FENOMENA MENPAN-RB TERKAIT PENGANAN ” REBUS “

lemet   misro

combro

urap singkong

pakde jagung

rebus

SURAT MENPAN

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Yuddi Chrisnandi meminta PNS untuk membawa makanan berupa singkong rebus, jagung rebus, Misro/Comro/lemet/timus, singkong urap. ubi rebus.

Himbauan itu dalam rangka Undangan dan Pengerahan Anggota KORPRI pada Pencanangan Gerakan Nasional Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara dan Upacara Bendera HUT ke-43 KORPRI tahun 2014.

Dalam undangan tersebut, selain para PNS yang kantornya jauh dari Monas diminta untuk menghadirkan kurang lebih 100-200 PNS ke Monas.

Berikut isi lengkap surat Menpan RB:

Dalam rangka efisensi anggaran sebagaimana Surat Edaran RB Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 21 November 2014 tanggal 21 September khususnya butir 5 (Lima) yang menyebutkan bahwa “Untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan, agar menyajikan menu makanan tradisional yang sehat dan/atau buah-buahan produksi dalam negeri pada setiap penyelenggaraan pertemuan/rapat. Dengan ini kami beritahukan kepada saudara agar terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014,….

Beberapa media massa menginformasikan mengenai peraturan baru yang melarang PNS di semua kementerian/ Lembaga melakukan rapat di hotel dengan alasan penghematan anggaran. Benarkah aturan tersebut efektif untuk melakukan penghematan anggaran pemerintah?

Surat edaran terkait hal ini sudah dikeluarkan oleh Menpan Nomor 10 Tahun 2014 tentang mulai 1 Desember PNS dilarang rapat di hotel, kalau tidak patuh akan terkena sanksi berat. Menanggapi hal tersebut tentunya bagi orang awan (diluar pemerintahan) terlihat keputusan tersebut sangat menggebrak dan sangat pro rakyat (image PNS hanya bermewah mewahan saja dengan gaji buta). Tapi tidakkah masyarakat tahu bahwa keputusan tersebut sama sekali tidak efektif.

Beberapa pendapat mengatakan hal ini, berikut alasan mereka :

  1. Keputusan tersebut membuat semakin kacaunya perencanaan kegiatan di kementerian. Perencanaan kegiatan di kementerian selalu tertuang dalam RKK (rencana kerja Kegiatan) atau RKKAL dimana setiap MAK (mata anggaran kegiatan) terpisah pisah dalam mengatur suatu kegiatan. misalkan saja disini untuk mempermudah –pembaca awam- seperti belanja hotel, dipisah dari belanja makan dan snack. Perencanaan kegiatan yang sebelumnya di hotel tiba tiba diganti menjadi belanja makan dan snack tidak semudah itu dapat diganti. Karena MAK belanja paket meeting hotel berbeda dengan MAK belanja makan dan snack. Tentunya perubahan belanja paket meeting hotel ke belanja makan dan snack harus mengubah RKK dan RKKAL. RKK/ RKKAL suatu kementerian ditentukan pada tahun sebelumnya, misal untuk anggaran tahun 2014 maka RKK/RKKAL ditentukan tahun 2013 hal ini terkait dengan renstra dari kementerian tersebut dan pengajuan anggaran ke Kemenkeu dan DPR. Bayangkan ini sudah bulan Desember. Kalau RKK diharuskan untuk revisi tentunya hal ini akan mengubah semua anggaran perencanaan. Apalagi proses revisi tidak bisa memakan waktu sehari dua hari jadi. Pelaksanaan kegiatan di kementerian terkait jadi tidak dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan akibatnya kinerja kementerian akan bermasalah.
  2. Berdasarkan aturan dari DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) Kemenkeu bulan Desember ini sudah mulai dihitung perencanaan pengeluaran karena sekitar minggu kedua bulan Desember sudah ditutup dana yang akan dikeluarkan dari TUP (tambahan uang pengeluaran) dan dana yang masih bisa keluar adalah dana LS dari KPPN. semakin membuat ribet pulalah kebijakan jangan rapat di hotel krn MAK rapat di hotel biasanya LS khan, tentu saja harus tiba tiba dihitung melalui TUP—semakin pusing pelaksana kegiatan—.

  3. Pada akhir desember akan dibuat pelaporan penyerapan anggaran pada setiap kementerian yang menentukan kinerja suatu kementerian apakah baik atau tidak yang dilaporkan ke UKP4 dan presiden. Bayangkan apa yang akan terjadi pada akhir penyerapan anggaran. Krn perubahan kebijakan terkait tentunya hal ini akan membuat surplus di MAK tertentu dan minus di MAK lainnya. Otomatis penyerapannya jadi timpang atau bahkan minus dibagian tertentu. Sebaiknya untuk suatu kebijakan baru dilakukan awal tahun anggaran saja, tidak diakhir masa anggaran seperti ini.

Jadi Apakah benar kebijakan tersebut efektif bagi instansi Kementerian/ Lembaga terkait? semua ini saya kembalikan ke pembaca. Silakan kalau ada kritik dan saran…

= Ryana =